TAP MPRS Larangan PKI di RUU HIP Ditolak PDIP, Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI

Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI, TAP MPRS Larangan PKI Masuk RUU HIP Ditolak PDIP
TAP MPRS Larangan PKI di RUU HIP Ditolak PDIP, Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAPolitikus PDIP Ribka Tjiptaning menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kata Ahmad Yani, Ribka Tjiptaning mempunyai catatan buruk dalam menghapus salah satu ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan.

“Ketua Panja RUU HIP anak PKI Ribka Tjiptaning, bisa bayangkan, berkuasa penuh dalam teknis bisa mengontrol tim ahli, bisa masukkkan materi,” kata mantan anggota DPR Ahmad Yani dalam diskusi via online bertemakan “Komunisme dan Oligarki di Balik RUU Haluan Ideologi Pancasila”, Sabtu (6/6/2020).

Baca Juga : PDIP Tolak TAP MPRS Tentang Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia Masuk RUU HIP

Kata Ahmad Yani, Ribka Tjiptaning mempunyai catatan buruk dalam menghapus salah satu ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan.

Menurut Ahmad Yani, semua fraksi di DPR tidak ada yang menolak draf RUU HIP saat dimasukkan dalam perdebatan prolegnas.

“Ini paket hemat, naskah akademik di-outsourcing, masuk dalam draf RUU tidak ada yang menolak, anggota DPR yang membahas ini tidak dikontrol fraksi,” paparnya.

Ahmad Yani kemungkinan pengesahan RUU HIP akan berjalan mulus. “Ada titik temu, luar dan dalam, melihat konfigurasi politik yang ada, titik temu memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dalam UU HIP,” ungkap Ahmad Yani.

Selain itu, ia meminta umat Islam mempunyai kekuatan politik di Indonesia. “Umat Islam tidak mempunyai politik kuat akan menjadi mangsa,” pungkasnya.

Baca Juga : Luhut – China Kekuatan Dunia, Jangan Berpikiran Sempit Soal Investasi China

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa mayoritas fraksi di DPR telah mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia mengatakan Justru PDIP selaku partai penguasa yang menolak.

Hal itu disampaikannya lewat akun twitter pribadinya @hnurwahid, Rabu (3/6). “Sikap mayoritas fraksi-fraksi di DPR sebelum raput sudah usulkan baik formal atau informal,” ujar Hidayat seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter @hnurwahid

PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang menentang dan menolak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Idiologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ke dalam konsideran Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hidayat Nurwahid memastikan, justru partainya (PKS) lah yang terdepan mendorong agar TAP MPRS tentang Larangan komunis di indonesia itu masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hidayat mengatakan, TAP MPRS XXV/1966 membahas soal PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ideologi komunisme di indonesia.

Baca Juga : Mahathir Mohamad Beri Peringatan Buat Negara yang Pernah Berhutang ke China: Ini Jebakan!

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

PKS: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Cuma Tingkatkan Utang dan Penangkapan Aktivis

PKS: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Cuma Tingkatkan Utang dan Penangkapan Aktivis

PKS: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Cuma Tingkatkan Utang dan Penangkapan Aktivis IKIZONE.COM, Suara Arah Publik – …

Leave a Reply