Ansory Siregar Fraksi PKS Tegaskan Tolak Omnibus Law Cilaka

Ansory Siregar Fraksi PKS Tegaskan Tolak Omnibus Law Cilaka
Ansory Siregar Fraksi PKS Tegaskan Tolak Omnibus Law Cilaka

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang terbukti sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya katakan disini, Omnibus Law ini menjual, menjual negara. Ini bukan untuk kepentingan dari rakyat dan bangsa kita. Kalau ini kita lalai, ini akan menjual negara dan melegalkan perbudakan,” ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam diskusi publik BPPN PKS (24/02/20).

“Buruh-buruh ini kalau tidak diberikan kepastian mencicil, kepastian job, kepastian sosial, pasti berontak. Satu kata dari kita semua, bahwa tidak boleh mengganggu kepentingan-kepentingan buruh. Bukan berarti kita tidak mau perusahaan atau investasi, tapi juga perhatikan kepentingan buruh disini,” jelasnya.

Dia mengatakan siap untuk menyuarakan tolak Omnibus Law bersama anggota komisi IX yang lain jika Rancangan Undang-Undang ini belum di revisi.

“Saya di Komisi IX dengan bersatunya buruh ini, kita juga insya Allah akan bersilaturahmi menemui 51 anggota itu. PKS Tegaskan Tolak Omnibus Law Cilaka, karena dari awal prosesnya juga sudah bermasalah,” tegas Ansory.

Baca Juga : PKS: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Korbankan Pekerja, Memihak Pengusaha

Partai PKS terus mengkritik draft RUU Omnibus Law. RUU itu disebut pemerintah sebagai upaya perampingan aturan. Bagi PKS aturan itu justru menimbulkan banyak masalah. Isu Omnibus Law itu kini menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia. Terutama pasal-pasal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Juru Bicara PKS, Indra mengatakan ia telah membaca draft RUU itu. Terutama pasal-pasal dalam draft RUU Ciptaker. Ternyata, kata dia, yang selama ini berembus di ruang publik benar adanya. Yang paling berbahaya misalnya perluasan pekerjaan yang bisa di alihdayakan.

“Outsourcing diperluas. Semua pekerjaan bisa dioutsourcing. PHK dimudahkan. Perhitungan pesangon dikurangi. Tentu ini berefek tidak adanya kepastian masa depan bagi pekerja,” katanya Selasa (25/2).

Dia menambahkan, belum lagi keran masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang terbuka lebar terlihat dari RUU Ciptaker disana TKA bisa masuk pada semua jenis pekerjaan.

Pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian juga bisa diberikan kepada TKA. “Kami yakin lebih dari 50 juta buruh akan berontak,” katanya.

Baca Juga : Mereka Guru Bukan Koruptor !!! Koruptor Saja Masih Bisa Bergaya

Bagikan!!

About Admin

Check Also

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara SUARA ARAH PUBLIK,JAKARTA …

Leave a Reply