Baru Beberapa Hari Dilantik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria Mengaku Pasrah dan Patuh Terhadapa Keputusan Luhut

Baru Beberapa Hari Dilantik, Riza Patria Mengaku Pasrah Kepada Luhut
Baru Beberapa Hari Dilantik, Riza Patria Mengaku Pasrah dan Patuh Kepada Keputusan Luhut

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Riza Patria Mengaku Pasrah dan patuh terhadapa keputusan Kementerian Perhubungan, setelah permintaan untuk menghentikan operasi Kereta Rel Listrik (KRL) di tengah pandemi COVID-19 saat ini ditolak Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan.

Diakui Riza, keputusan untuk mengabulkan wacana itu memang bukan wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Riza Patria menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejatinya sudah melayangkan permintaan tersebut bersama kepala daerah penyangga DKI lainnya.

“Tujuan kami meminta pemberhentian KRL tidak lain agar dapat menekan dan mengurangi penularan COVID-19. Itu yang kami harapkan,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2020) malam.

Menurut Riza, rencana ini termasuk dengan pembatasan transportasi di moda angkutan lainnya yang dikelola DKI, seperti TransJakarta, MRT dan LRT.

Riza mengklaim, jumlah penumpang saat ini sudah menurun drastis.

“Di TJ (TransJakarta) juga sudah kami atur sedemikian dan terjadi penurunan yang signifikan, dari yang rata-rata 900 ribu sampai 1 juta penumpang, sekarang tinggal 90 ribu. Jadi kurang lebih sekitar sembilan persen,” jelasnya.

Baca Juga : Usulan Anies & Beberpa Kepala Daerah Lainnya Stop KRL Selama PSBB Kandas, Luhut Tetap Operasikan KRL

Namun untuk KRL, Riza pun kini menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa memberikan saran dan masukan.

“Nah, untuk KRL kan kewenangan bukan ada di kami, ada di pemerintah pusat. Tugas kami hanya bisa menyampaikan masukan-masukan, tentu keputusan ada di pemerintah pusat,” tukas sang wagub.

Namun, jika menilik pada pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang baru dilantik beberapa waktu lalu, rasanya pesimis, jika mereka memiliki solusi. Pasalnya, politisi Partai Gerindra ini cukup bisa pasrah dengan penolakan Kemenhub.

Seperti diketahui, saat ini Gerindra yang notabene partainya Riza adalah mitra koalisi pemerintah. Maka, cukup beralasan jika dia diamanatkan untuk bisa mengimbangi dan meredam “agresifitas” Anies Baswedan selama ini terhadap pemerintah pusat. Sekaligus selalu mendukung setiap kebijakan pusat termasuk Luhut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku bakal mematuhi semua keputusan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan operasional Kereta Rel listrik (KRL) yang tetap berjalan normal saat sejumlah wilayah termasuk Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19.

“Terkait KRL kami kan harus patuh dan taat apa yang menjadi keputusan dari pusat,” kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta Sabtu (18/4/2020).

Baca Juga : Bupati Bogor Sebut Luhut Bikin PSBB Jadi Sia-Sia, Keputusan Luhut KRL Tetap Beroperasi

Berbeda terbalik dengan Wakil DKI Jakarta, Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani penyebaran virus corona (COVID-19) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) akan menjadi sia-sia jika Pak Luhut masih Oprasikan Kereta Rel Listrik (KRL)

Ade menyayangkan langkah pemerintah pusat yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah penerapan PSBB di wilayah Jabodebek.

“Pemkab Bogor sudah mempersiapkan risiko dan biaya sebelum memutuskan melaksanakan PSBB. Termasuk di antaranya jaring pengaman sosial untuk warga tidak mampu. Jangan sampai apa yang kami siapkan ini menjadi sia-sia,” ungkapnya.

Bupati Bogor Sangat menyayangkan atas keputusan PLT menteri Perhubungan yang tetap Mengoprasikan KRL, Padahal  Pemberhentian KRL Semasa PSBB ini sangat penting guna menekan angka penularan, karena selama ini penerapan PSBB hanya sebatas pembatasan physical distancing dan sosialisasi.

“Sementara kalau semua bisa masuk apalagi dengan tujuan yang tidak jelas, kemungkinan besar upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 akan sia-sia lagi,” terangnya.

Baca juga : Tolak Ikuti Luhut, Anies: Ojol Tak Boleh Bawa Penumpang Sesuai Permenkes

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

 

Bagikan!!

About Admin

Check Also

PKS: Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi!

PKS : Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi!

PKS: Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi! SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – …

Leave a Reply