BPJS & Jamsostek Sudah, Pemerintah Juga Pankas Gaji Pekerja untuk Tapera

BPJS & Jamsostek Sudah, Pemerintah Juga Pankas Gaji Pekerja untuk Tapera
BPJS & Jamsostek Sudah, Pemerintah Juga Pankas Gaji Pekerja untuk Tapera

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Pemerintah Juga Pankas Gaji Pekerja untuk Tapera. Gaji para karyawan baik pegawai negeri maupun pegawai swasta dipastikan akan kembali dipotong dan dimasukkan ke dalam iuran untuk membiayai rumah subsidi.

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan itu, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera.

Keputusan tersebut seiring dengan terbitnya payung hukum Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [20 Mei 2020],” tulis beleid aturan tersebut, (2/6/2020).

Baca Juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, ISTANA : Negara Dalam Situasi Sulit

Dalam Pasal 7 aturan tersebut disebutkan bahwa BP Tapera tidak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) melainkan juga seluruh perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Para perusahaan pun wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Tapera. Tak hanya itu, perusahaan juga wajib melakukan pungutan Tapera dan menyetorkan kewajiban perusahaan termasuk pungutan.

Tapera menjadi iuran ketiga yang digagas pemerintah setelah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya Tapera, maka iuran yang harus ditanggung pekerja dan pengusaha akan kembali bertambah. Iuran Tapera melengkapi dua iuran wajib lain yang sudah berlaku, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dana Tapera terdiri dari pekerja dan wiraswasta.

Baca Juga : Jokowi Hapus Proyek Pesawat R80 Habibie, Fokus Kembangkan Drone & Lanjutkan Kereta Cepat Indonesia-China

Adapun pekerjaan yang diwajibkan menjadi peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa TNI, Kepolisian, pejabat negara, pekerja di badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa, perusahaan swasta, hingga pekerja apapun yang menerima upah.

“Besaran simpanan peserta ditetapkan 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri,” bunyi pasal 15 PP tersebut.

Bagi peserta dengan status pekerja, simpanan akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja yang dalam hal ini perusahaan sebesar 0,5% dan pekerja 2,5%. Sementara pekerja mandiri harus membayar sendiri kewajibannya.

Sementara itu, kepesertaan Tapera berakhir pada saat pensiun yaitu mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Baca Juga : Din Syamsuddin : Pemerintahan Jokowi Telah Melakukan Kezaliman Nyata, Dengan Menaikkan Iuran BPJS Saat Wabah Virus Corona Menghantui Rakyatnya

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun IKIZONE.COM, Suara Arah Publik – …

Leave a Reply