Keputusan Resmi Pemerintah RI: Calon Jemaah Haji 2020 Tidak Diberangkatkan, Berikut Alasannya

Keputusan Resmi Pemerintah RI: Calon Jemaah Haji 2020 Tidak Diberangkatkan Dan Alasannya
Keputusan Resmi Pemerintah RI: Calon Jemaah Haji 2020 Tidak Diberangkatkan Dan Alasannya

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAMenteri Agama Fachrul Razi menyatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2020. Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah,” kata Menag dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube, Selasa (2/6/2020)

Menag menyampaikan keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses bagi negara mana pun terkait pandemi Corona (COVID-19)

“Tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah,” jelas Menag.

Baca Juga : Jimly Asshiddiqie , PSBB Saja Belum Konsisten, Kok Mau New Normal

Menag menyatakan, pemerintah telah berupaya maksimal. Namun keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020 ini harus diambil meski pahit.

Menag menyebut, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah haji karena pandemi COVID-19 masih melanda Arab Saudi dan Indonesia.

Ini Alasan Pemerintah Tunda Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Tahun 2020

Keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 resmi dibatalkan. Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan pembatalan itu dilakukan salah satunya lantaran pandemi virus Corona yang tak kunjung selesai.

“Karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan, menjaga jiwa adalah hal yang harus diutamakan,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenag, Selasa (2/6/2020)

Baca Juga : Minta Jokowi Mundur, Keberanian Ruslan Buton Tuai Pujian

Fachrul menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian tentang ibadah haji di saat pandemi pada masa lalu. Dia mengungkapkan ibadah haji juga pernah ditutup karena adanya wabah menular.

“Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Kita tahu Saudi Arabia pernah menutup haji, ibadah haji thaun. Pada tahun 1814 karena wabah thaun, tahun 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis. Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi Belanda tahun 1946, 1947, dan 1948. Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di masa perang itu,” papar dia.

Baca Juga : Berulah Lagi, Abu Janda “Sang Kebal Hukum” Hina Ulama dan Simbol Agama

Pembatalan dilakukan juga lantaran tidak adanya kepastian dari Arab Saudi. Fachrul mengatakan tidak adanya kepastian itu membuat pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan terkait pelayanan dan perlindungan jemaah.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tutur Fachrul.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar, yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” imbuhnya.

Baca Juga : Sebut Din Syamsuddin ‘Si Dungu’, Kokam Muhammadiyah Pidanakan Ade Armando “Sang Kebal Hukum”

Hal senada disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Nizar Ali. Nizar menjelaskan pembatalan itu dilakukan karena, dalam komunikasi terakhirnya, pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan kepastian.

“Sampai surat terakhir tanggal 1 kemarin yang dikirimkan kepada Kemenag, bahwa komunikasi langsung dengan Menteri Haji tidak bisa memastikan. Bahkan dalam surat itu belum ada kepastian apakah haji ini bisa diselenggarakan atau tidak. Karena melihat kondisi perkembangan COVID yang tidak kunjung selesai,” kata Nizar.

Nizar mengatakan tidak adanya kepastian dari Arab Saudi itu membuat pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, tertama dalam hal pelayanan dan perlindungan calon jemaah haji.

“Pak Menteri tadi sudah menyampaikan, karena dihitung mundur dari 26 Juni hingga 2 Juni itu masih tersisa 24 hari, sementara butuh pengurusan visa, kesehatan, dan karantina, dan sebagainya,” kata Nizar

Baca Juga : Jokowi Hapus Proyek Pesawat R80 Habibie, Fokus Kembangkan Drone & Lanjutkan Kereta Cepat Indonesia-China

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

Gatot Tolak Penghargaan Bintang Mahaputera, Politikus PKS: Luar Biasa, Beliau Tidak Gila Pangkat

Gatot Tolak Penghargaan Bintang Mahaputera, Politikus PKS: Luar Biasa, Beliau Tidak Gila Pangkat

Gatot Tolak Penghargaan Bintang Mahaputera, Politikus PKS: Luar Biasa, Beliau Tidak Gila Pangkat IKIZONE.COM, Suara …

Leave a Reply