Ikizone.com – Suara Arah Publik – Berita Terbaru – Berita Terkini

Ekonomi

Pemberlakuan Pajak Air Bersih Gratis Oleh Presiden Jokowi

Pajak air bersih gratis

Kehidupan sehari-hari manusia tentu tidak lepas dengan adanya air bersih yang akan digunakan untuk berbagai hal. Pada awalnya, air bersih memang memiliki biaya pajak yang harus dibayar masyarakat. Akan tetapi, baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pajak air bersih gratis. Hal tersebut tentu membuat masyarakat merasa bahagia.

Peraturan Pemerintah Tentang Pembebasan Air Bersih

Pembebasan air bersih sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021. Isi dari peraturan tersebut mengenai penyerahan air bersih yang sudah dibebaskan dari biaya tambahan PPN. Peraturan tersebut ditetapkan pada tangga 6 April lalu kemudian diundangkan sehari setelah penetapan. Selanjutnya bunyi dari Pasal 3 Ayat 1 yang terdapat dalam PP.

Bunyi dari Pasal tersebut menyatakan bahwasanya jenis air bersih yang dibebaskan dalam hal ini hanya air siap minum dan belum siap minum. Memang pembebasan pajak air bersih gratis dibatasi sehingga air dalam kemasan tidak termasuk dalam aturan ini. Ada pula peraturan terkait dengan biaya pemasangan atau penyambungan air bersih yang juga dibebaskan.

Biasanya biaya sambung atau pemasangan ini akan ditagih oleh pihak perusahaan kepada pelanggan air bersih. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1b yang telah menjelaskan bahwa tagihan perusahaan kepada pelanggan tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian. Peraturan terkait hal tersebut tentu sudah berlaku sejak tanggal 7 April lalu.

Tujuan Adanya Peraturan Pemerintah Tentang Pembebasan Air Bersih

Pada dasarnya, untuk memberikan pembebasan biaya terhadap air bersih ini bisa diungkapkan tanpa melalui peraturan. Akan tetapi, apabila pernyataan tersebut tidak dituangkan dalam peraturan pemerintah bisa saja tidak dilaksanakan oleh pengusaha air minum. Hal tersebut membuat masyarakat tidak mendapatkan pembebasan pajak air bersih.

Bukan hanya itu saja, tujuan dari adanya penerbitan Peraturan Pemerintah adalah agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Memang fasilitas PPN yang tertuang dalam PP 40 tahun 2015 hanya sebatas penyerahan air bersih. Melihat hal tersebut tentu pembebasan biaya PPN ditiadakan dalam Peraturan Pemerintah yang terbit di tahun 2015.

Adapun pendapat yang diutarakan oleh Neil bahwasanya memang proses penyediaan air bersih sangat sulit dipisahkan. Maksudnya air bersih tersebut sulit dipisahkan antara usaha penyediaannya dan juga jaringan penyaluran air bersih tersebut. Maka dari itu, diterbitkan sebuah peraturan untuk mempertegas hal tersebut.

Selain itu, ada pula peraturan yang terkait dengan biaya sambung dan beban air bersih akan disamakan dengan untuk perlakuan terhadap listrik. Dimana fasilitas PPN terhadap listrik tentu ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2020. Meskipun penetapan PPN terhadap listrik sudah diterbitkan sejak 2020 lalu.

Jenis Air Bersih yang Tidak Mendapat Pembebasan Pajak

Pembebasan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi hanya diperuntukkan untuk air bersih untuk siap minum maupun belum siap minum. Air bersih yang masih dalam kemasan tentu tidak memiliki pembebasan pajak dari pemerintah.Hal tersebut dibenarkan dalam Ayat 1b bahwa air minum yang termasuk dalam kemasan tidak diberikan pembebasan.

Adapun jenis air minum dalam kemasan yang dimaksud adalah air minum Aqua, Lee Mineral, Club, dan lain sebagainya. Air minum ini tetap dikenakan pajak oleh pihak pemerintah. Alasan air kemasan tidak dibebaskan biaya PPN karena air kemasan ini merupakan hasil produksi dari perusahaan yang ada di Indonesia.

Penjelasan singkat mengenai pajak air bersih gratis oleh pemerintah merupakan kabar gembira bagi masyarakat. Bagaimana tidak, pembebasan pajak air bersih ini memang sudah sejak lama diidam-idamkan oleh masyarakat. Akan tetapi keinginan masyarakat tersebut baru terwujud pada bulan April 2021.

 

Bantu Bagikan !!!
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Post Popular

To Top