Ikizone.com – Suara Arah Publik – Berita Terbaru – Berita Terkini

Politik

PDIP Dukung Pembubaran ꞘⱣÍ : Sudah Lewat Kajian Hukum yang Matang

PDIP Dukung Pembubaran ꞘⱣÍ : Sudah Lewat Kajian Hukum yang Matang

PDIP Dukung Pembubaran ꞘⱣÍ : Sudah Lewat Kajian Hukum yang Matang

IKIZONE.COM, Suara Arah Publik – Pemerintah akhirnya resmi melarang ꞘⱣÍ sebagai ormas dan meminta seluruh aktivitasnya dihentikan. Keputusan ini menuai pro dan kontra, dan tidak sedikit juga yang mendukungnya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengapresiasi langkah pemerintah yang resmi melarang segala bentuk aktivitas ꞘⱣÍ. Menurutnya, keputusan ini sudah tepat dan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan prinsip negara hukum, serta menjaga persatuan dan kebhinekaan di RI.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas ꞘⱣÍ. Saya yakin ini sudah melalui pertimbangan yang sangat masak dan telah melalui kajian hukum yang matang,” kata Basarah dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Baca Juga : Risma Mulai Blusukan di DKI, Pengamat : Kader PDIP Tersebut Diproyeksikan Jadi Gubernur DKI

Basarah menyebut keputusan pemerintah terkait pelarangan ꞘⱣÍ ini diakibatkan Anggaran Dasar (AD/RT) ꞘⱣÍ yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, ꞘⱣÍ juga kerap kali mengambil alih peran negara dengan melakukan serangkaian kegiatan polisional (bersifat polisi). Misalnya, melakukan sweeping, yang dalam praktiknya kerap dibarengi dengan serangkaian aksi kekerasan. Praktik inilah cukup meresahkan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga sudah mengkaji terdapat 35 orang anggota ꞘⱣÍ yang terlibat tindak pidana terorisme. Serta, 206 anggotanya, atau yang pernah bergabung dalam organisasi tersebut, terlibat tindak pidana umum lainnya. 

“Bahkan, dalam sebuah video yang sempat viral dan ditayangkan juga dalam konferensi pers pemerintah saat pengumuman pelarangan aktivitas ꞘⱣÍ ini, terlihat jelas ꞘⱣÍ secara terbuka menyatakan dukungan terhadap perjuangan ISIS,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

“Dengan semua pertimbangan sosial, politik, juga hukum, saya menilai keputusan pemerintah sudah tepat menghentikan segala kegiatan ꞘⱣÍ,” imbuh Basarah.

Basarah pun meminta seluruh ormas di Indonesia untuk mengambil pelajaran penting dari ꞘⱣÍ. Sebab, mendirikan ormas sah-sah saja dan dijamin konstitusi. Namun, kebebasan berserikat dan berkumpul tetap memiliki batas.

’Setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur Basarah. 

“Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan. Jangan sekali-kali membuat onar, menggangu ketertiban umum, apalagi merobek sendi sendi kebhinekaan di Tanah Air,” pungkasnya.

Page Facebook : Suara Arah Publik indonesia

Bantu Bagikan !!!
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Post Popular

To Top