PDIP Tolak TAP MPRS Tentang Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia Masuk RUU HIP

PDIP Tolak TAP MPRS Tentang Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia Masuk RUU HIP
PDIP Tolak TAP MPRS Tentang Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia Masuk RUU HIP

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAAnggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa mayoritas fraksi di DPR telah mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme di Indonesia masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia mengatakan Justru PDIP selaku partai penguasa yang menolak.

PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang menentang dan menolak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Idiologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ke dalam konsideran Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca Juga : Puan Maharani Tambahkan “Pro Rakyat” di Akhir Pembukaan UUD 45, Iwan Sumule: Ini Kejahatan Konstitusi!

Mahfud mempertanyakan sikap DPR yang tak memasukkan TAP MPRS ke RUU HIP. Sebab RUU HIP itu merupakan usulan DPR. Menurutnya, pemerintah tak bisa memasukkan TAP MPRS itu karena bukan sebagai pengusul RUU HIP.

“Soal konsiderans (pertimbangan yang jadi dasar peraturan), mestinya ditanya DPR kenapa tidak dimasukkan itu Tap MPR? RUU tersebut usulan DPR,” kata Mahfud melalui rekaman video, Selasa (2/6).

Hidayat Nur Wahid Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan sikap DPR yang tak memasukkan TAP MPRS Larangan PKI di indonesia itu ke RUU HIP. Hal itu disampaikannya lewat akun twitter pribadinya @hnurwahid, Selasa 2 Jun 2020 kemarin.

“Sikap mayoritas fraksi-fraksi di DPR sebelum raput sudah usulkan baik formal atau informal,” ujar Hidayat seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter @hnurwahid, Rabu (3/6).

Baca Juga : Parpol Islam Usul TAP MPRS PKI Masuk Dalam Landasan RUU HIP, PDIP Menolak

Dia memastikan, justru partainya lah yang terdepan mendorong agar TAP MPRS tentang komunis itu masuk ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sebelum RUU HIP ditetapkan menjadi RUU usulan DPR lewat Rapat Paripurna pada 12 Mei lalu, kata Hidayat, sejumlah fraksi sudah mengusulkan secara formal agar TAP MPRS XXV tahun 1966 dimasukkan sebagai peraturan konsideran. Fraksi yang dimaksud antara lain PKS, PPP, NasDem dan PAN.

“Sementara usulan secara informal disampaikan oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan Golkar,” kata Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR tersebut

Fraksi PDIP, lanjutnya, adalah fraksi yang menolak usulan agar TAP MPRS XXV tahun 1966 menjadi peraturan konsideran RUU HIP. Mengenai PKB, Hidayat tidak menyebutnya.

“FPDIP di DPR menolak usulan kami. Mereka tak setuju memasukkan TAP MPRS soal PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ideologi komunisme pada konsideran menimbang RUU HIP,” jelasnya.

Baca Juga : Putuskan Sendiri Pembatalan Haji 2020, DPR Sebut Menag Tidak Tahu Undang-undang

Kata dia, TAP MPRS XXV/1966 membahas soal PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ideologi komunisme.

Meski demikian, dia menjelaskan nantinya RUU ini juga masih akan dibahas bersama DPR dan pemerintah.

Kicauan Wakil Ketua MPR ditanggapi beragam warganet. Meski begitu, mayoritas netijen mendukung apa yang disampaikannya tersebut.

“Biar terbaca oleh rakyat Indonesia Partai PDIP dan turunannya jgn sampai terpilih lagi dan amankan pemilu sebisa mungkin” kicau akun @Klanceng_World

Baca Juga : Politisi PDIP Ancam Bongkar Aib Najwa Shihab Jika Tak Minta Maaf atas Kritikanya ke DPR

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan Ke Negara SUARA ARAH PUBLIK,JAKARTA …

Leave a Reply