Pengusaha Puas dengan UU Ciptaker, Bagaimana dengan Nasip Pekerja?

Pengusaha Puas dengan UU Ciptaker, Bagaimana dengan Nasip Pekerja?

Pengusaha Puas dengan UU Ciptaker, Bagaimana dengan Nasip Pekerja?
Pengusaha Puas dengan UU Ciptaker, Bagaimana dengan Nasip Pekerja?

IKIZONE.COM, Suara Arah Publik –  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku puas dengan kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Seluruh keluh kesah pelaku usaha selama ini terakomodasi melalui beleid anyar tersebut.

 “Secara hampir keseluruhan, apa yang kami sampaikan itu sudah direspons secara positif oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau kita melihat, ini mudah-mudahan bisa menjawab seluruh kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi pelaku usaha,” ujar Hariyadi dalam tayanganMetro Hari Inidikutip Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.

 Hariyadi mengungkapkan masukan-masukan yang diberikan para pengusaha dalam Omnibus Law UU Ciptaker ditujukan untuk memperlancar penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Masukan para pelaku usaha itu juga diklaim mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Baca Juga : Mahasiswa Demo Tolak UU Ciptaker, Pengusaha: Nanti Mau Kerja di Mana?

Baca Juga : Demo Menolak RUU Cipta Kerja, Pengusaha Mulai Ancam Buruh, “No Work No Pay”

UU Ciptaker Bagi masyarakat dan pekerja

Namun bagi masyarakat luas terutama para buruh, RUU ini bisa seperti buah simalakama. Pengesahan UU Ciptaker semakin membenamkan nasib buruh yang saat ini sedang berjibaku dengan ancaman PHK sebagai imbas pandemi Covid-19.

UU Ciptaker, kalau kata Presiden KSPI Said Iqbal, hanya menguntungkan pengusaha, sementara kesejahteraan pekerja juga menjadi taruhan. Soal penentuan upah minimum provinsi (UMP), misalnya, formulasi upah minimum mengacu pada variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.

Kesepakatan semula, frasa yang digunakan Panja Baleg maupun pemerintah, adalah UMP dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Artinya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia normalnya berada di angka 5% dan inflasi di kisaran 3%, besaran penyesuaian upah minimum yang bisa diterima buruh berada di kisaran 8%.

Namun, dalam pembahasan terakhir, pemerintah justru menginginkan kata “dan” dalam klausul penentuan UMP diubah menjadi “atau”. Ketentuan ini memberikan ruang kepada penentu kebijakan pengupahan untuk memilih pertumbuhan ekonomi atau inflasi dalam menentukan besaran upah minimum provinsi.

Walhasil, dalam rezim pengupahan yang baru, besaran UMP hanya berada di kisaran 3% – 5%. Nasib serupa juga berlaku bagi pekerja yang terkena PHK. Uang pesangon yang mereka terima hanya 25 kali gaji. Padahal, jumlah pesangon dalam aturan sebelumnya sebanyak 32 kali gaji.

Tak hanya itu, UU Ciptaker juga memberikan kewenangan Menteri Keuangan, sebagai otoritas fiskal untuk mengevaluasi kebijakan politik pemerintah daerah. Kebijakan politik yang dimaksud terkait rancangan peraturan daerah (raperda) pajak atau retribusi.

Kewenangan yang terlampau luas pemerintah pusat ini berpotensi menganggu hubungan pusat dan daerah yang dijamin prinsip-prinsip pemerintah daerah. Superioritas pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan UU Tentang Pemeruntahan Daerah.

Apalagi salah satu bunyi pasal tentang UU Pemerintahan Daerah adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dengan harapan pemberian otonomi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah bisa segera terealisasi.

Namun setelah hampir 15 tahun berjalan, komitmen desentralisasi dan otonomi yang lahir dari pemikiran para reformis mulai dipreteli dengan keberadaan UU Ciptaker. Kebijakan negara mulai mengarah ke sentralistik.

Di sisi lain, pemasungan kewenangan daerah ini juga bertentangan dengan keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan kemandirian fiskal di setiap daerah.

Jika itu terjadi, selamat tinggal desentralisasi, dan selamat datang rezim Neo-Sentralistik. “Ini melawan semangat reformasi kita,” tukas pengamat pajak CITA Fajry Akbar.

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik Indonesia

Bagikan!!

About Admin

Check Also

Ditanya Apakah Tidak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Macan Pensiun Lalu jadi Kucing

Ditanya Apakah Tidak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Macan Pensiun Lalu jadi Kucing

Ditanya Apakah Tidak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Macan Pensiun Lalu jadi Kucing IKIZONE.COM, …

Leave a Reply