Refly Harun Sadar Bakal Dicopot, Karena Berani Kritik Pemerintah

Refly Harun Sadar Bakal Dicopot, Karena Berani Kritik Pemerintah
Refly Harun Sadar Bakal Dicopot, Karena Berani Kritik Pemerintah

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTARefly Harun Sadar Bakal Dicopot cepat atau lambat dari jabatannya sebagai komisaris utama (komut) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai pejabat di perusahaan pelat merah sekaligus pakar hukum tata negara, Refly tak pernah mengubah kebiasaannya untuk melancarkan serangan kritiknya kepada pemerintah sejak 2017 hingga sekarang. Kritik itu khususnya ia lakukan kepada pihak istana.

“Saya paham sooner or later pasti diganti. Itu saya paham. Saya mengkritik pemerintah sejak 2017. Dari awal ketika diangkat oleh Bu Rini (eks Menteri BUMN) kan saya sudah bilang kalau saya tidak akan berubah. Jadi saya tetap ngomong apa adanya,” ujar Refly  (20/4) malam.

Ia mengaku telah berkomitmen sejak awal untuk tak mengubah cara berpikirnya meski sudah mendapatkan jabatan ’empuk’ di perusahaan pelat merah. Untuk itu, Refly tetap mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Saya hanya ingin membuktikan dua hal bahwa kalau diberikan jabatan saya kritis tidak hilang, lalu kemudian kalau kritis bukan berarti mengharapkan jabatan. Saya sudah buktikan, saya diberikan jabatan dan saya tetap kritis,” tegas Refly.

Baca Juga : Berani Kritik Pemerintah, Erick Thohir Copot Refly Harun dari Kursi Komisaris Utama Pelindo I

Refly menyatakan ia diberitahu oleh pihak Kementerian BUMN bahwa dirinya akan dicopot dari jabatan komut Pelindo I beberapa hari lalu. Menurut dia, pemerintah beralasan pencopotan dilakukan karena sedang dilakukan restrukturisasi perusahaan pelat merah.

“Alasannya restrukturisasi, itu kan alasan umum. Alasan bersayap, gitu,” imbuh Refly.

Kendati demikian, ia mengaku tak menentang keputusan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, keputusan itu justru membuatnya kini lebih bebas untuk mengkritisi setiap gerak pemerintah.

“Saya tidak ingin memunculkan mispersepsi di publik seolah-olah saya ngotot ingin jabatan itu. Jadi ya sudah, oke silahkan tapi saya pesan kepada Menteri Erick betul-betul konsisten menjaga BUMN dari pemalak,” tutur Refly.

Mengingatkan saja, Refly diangkat menjadi Komisaris Utama Pelindo I oleh eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2018 lalu. Aturannya, Refly menempati posisi itu hingga lima tahun kemudian atau sampai 2023 mendatang.

Refly pun sempat menuliskan perihal pencopotannya dari posisi komut Pelindo I dalam akun Twitter pribadinya @ReflyHZ. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rini yang telah mengangkatnya sebagai komisaris utama Pelindo I.


Refly juga mengucapkan terima kasih kepada Erick karena telah memberhentikannya dari posisi tersebut. Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengangkat dan memberhentikannya dari posisi Komisaris Utama di Pelindo I.

Baca Juga : Baru Beberapa Hari Dilantik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria Mengaku Pasrah dan Patuh Terhadapa Keputusan Luhut

“Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kami dukung, tidak benar kami kritik. Salam,”ulisnya di Twitter.

Sebagai informasi, pencopotan Refly berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-123/MBU/04/2020 tertanggal 20 April 2020.

Selain Refly, Erick juga mencopot Heryadi dari jabatan komisaris independen, Bambang Setyowahyudi dari jabatan komisaris, dan Lukita Dinarsyah Tuwo dari kursi komisaris.

Sebagai gantinya, Erick menunjuk lima orang baru untuk mengisi kursi dewan komisaris. Sebagai pengganti Refly, Erick menunjuk Achmad Djamaludin sebagai komisaris utama. Lalu, Arman Depari sebagai komisaris, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan sebagai komisaris independen, dan Irma Suryani Chaniago sebagai komisaris.

Sementara, ada satu jabatan yang tak berubah. Erick memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi Winata Supriatna sebagai komisaris.

Baca Juga : Rizal Ramli – Tunjangan Guru Dipangkas Rp. 3,3 Triliun, Stafsus Presiden Dapat Proyek Rp. 5,6 Triliun

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun

PM Jepang Datang, Indonesia Dapat Utang Nyaris Rp 7 Triliun IKIZONE.COM, Suara Arah Publik – …

Leave a Reply