Utang Kemenkeu ke DKI Jakarta Rp7,5Triliun, Tapi Tiga Menteri Malah Pojokkan Anies

Utang Kemenkeu ke DKI Jakarta Rp5,1Triliun, Tapi Tiga Menteri Malah Pojokkan Anies
Utang Kemenkeu ke DKI Jakarta Rp5,1Triliun, Tapi Tiga Menteri Malah Pojokkan Anies

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil.

Dana bagi hasil (DBH) ini, menurut dia, menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak corona di Jakarta.

“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu,” kata Mujiyono melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Anies Baswedan disudutkan tiga menteri Jokowi yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

Menkeu sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan social (bansos) bagi 1,1 juta warga Jakarta. Informasi tersebut dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Baca Juga : Anies Tagih Pemerintah Pusat, Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 Triliun

Menko PMK, Muhadjir pun tak ketinggalan memojokkan Anies. Ia meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan, kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan,” tutur Muhadjir.

Selain Menkeu, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan

“Pada saat Ratas [Rapat Terbatas] terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata

Baca Juga : Anies Baswedan Lebih Agrеѕіf Tangani Virus Corona, Jokowi Tertinggal 7-0

Pekan lalu, Anies menyinggung perihal penyaluran bantuan sosial di Ibu Kota. Menurut dia, sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan tersebut.

“Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak,” kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).

“Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan,” imbuhnya.

Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan. “Ada yang salah alamat, ada yang orang yang mampu, ada yang meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi,” ujarnya.

Baca Juga : Usulan Anies & Beberpa Kepala Daerah Lainnya Stop KRL Selama PSBB Kandas, Luhut Tetap Operasikan KRL

Mujiono menjelaskan bahwa semestinya pemerintah pusat segera melunasi utangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp2,56 triliun, padahal utang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai Rp5,1 triliun dan DBH tahun ini pada kuartal II mencapai Rp2,4 triliun. Jadi total utang Kemenkeu ke DKI saat ini mencapai Rp7,5 triliun, tetapi  baru dibayar Rp 2,56 triliun.

“Harusnya piutang DBH Pemprov dilunasi, jangan cuma separuh! Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan pemprov,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan bahwa tidak benar bila Pemprov DKI kehabisan uang untuk membantu warga sebab anggarannya masih banyak, bahkan Pemprov masih memiliki dana belanja tak terduga yang mencapai Rp897 miliar.

Sementara itu, dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I baru sekitar Rp179,40 miliar. Jumlah tersebut hasil dari perhitungan bansos senilai Rp149.500 yang dibagikan kepada 1,2 juta kepala keluarga.

Baca Juga : Anies Yakin dan Optimis Jakarta Akan Jadi Daerah Pertama Pulih Total dari Virus Corona

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

Bagikan!!

About Admin

Check Also

PKS: Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi!

PKS : Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi!

PKS: Silahkan Saja Presiden Mau Reshuffle Kabinet, Kami Tetap Oposisi! SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – …

Leave a Reply